oleh: Sri Lestari: (Wartawan BBC Indonesia)
Pemerintah memiliki dana abadi beasiswa sebesar Rp 1 triliun yang berasal dari lonjakan penerimaan negara dari kenaikan harga minyak dunia pada awal 2010. Tetapi dana abadi untuk beasiswa itu masih disimpan dalam deposito dan baru dapat dicairkan jika komite pendidikan terbentuk.
Komite pendidikan merupakan lembaga gabungan antar departemen yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan. Namun hingga kini lembaga itu belum terbentuk sehingga Kementerian Keuangan menyatakan tidak bisa mencairkan dana tersebut.
Kepala Pusat Investasi Pemerintah, PIP, Kementerian Keuangan, Soritaon Siregar mengatakan dana itu akan terus bertambah setiap tahun dan hanya bunganya yang akan dicairkan. "Dengan bunga tujuh persen berarti Rp70 miliar per tahun, nah bunganya ini antara lain untuk beasiswa. Sedangkan kebijakan kemana uang dikirim, siapa yang menerima dan mekanismenya akan ditentukan oleh komite pendidikan nasional," kata Soritaon Siregar.
Sementara itu Ade Irawan dari Koalisi Pendidikan mengatakan sebaiknya dana abadi untuk beasiswa ini disalurkan melalui kementrian yang sudah memilki program pendidikan, seperti Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementrian Agama, agar cepat disalurkan. Selain itu harus jelas dulu tujuannya. "Mesti dijelaskan tujuannya apa apakah untuk anak-anak kelompok miskin supaya tidak drop out atau anak-anak orang yang berpendapatan cukup tetapi memiliki intelejensi bagus supaya lebih kreatif lagi akan menerima beasiswa," kata Ade Irawan.
Organisasi pemerhati pendidikan juga menyatakan sangat ironis pemerintah tidak dapat mencairkan dana abadi beasiswa, padahal banyak anak yang membutuhkannya. Hal terlihat ketika wartawan BBC Sri Lestari mengunjungi sebuah tempat di Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang warga, Wiwin, ibu tiga anak mengeluhkan biaya ujian anaknya. Sehari-hari Wiwin berjualan kue dan nasi goreng di sekolah. Wiwin berharap pemerintah menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkat SLTA.
"Negara katanya hutangnya ngak ada tapi kok sekolahan ngak maju-maju. Kalau sudah maju kok ngak ada sekolahan gratisan. Katanya di televisi dikatakan gratis tapi ngak ada yang gratis," kata Wiwin. Untuk membantu warga seperti Wiwin bisa saja dana pendidikan ini dialokasikan kepada mereka. Namun persoalan birokrasi menjadi salah satu hambatannya karena Komite Pendidikan belum terbentuk.
Dana Abadi untuk beasiswa ini merupaka ide dari Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menambah anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang diamatkan dalam UUD 1945.
sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/12/101230_education_fund.shtml
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar